Azis Syamsuddin Arsip - Bidik Tangsel

Jakarta, bidiktangsel.com - Wakil Ketua DPR RI, M. Azis Syamsuddin, menyoroti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) sebagai upaya pemerintah membangun harmoni dalam masyarakat. "Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme memang menjadi tantangan tersendiri. Masyarakat membutuhkan harmoni, sehingga langkah-langkah inovatif dari pemerintah adalah proses yang logis terhadap deteksi dini dalam penangulangan terorisme,” tanggap Azis Syamsuddin, Selasa (19/1/2021). Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpres Nomor 7 Tahun 2021. Dengan ditetapkan peraturan tersebut maka dibentuk RAN PE pada tahun 2020-2024. RAN PE bertujuan untuk meningkatkan pelindungan hak atas rasa aman warga negara dari Ekstremisme. Berbasis Kekerasan yang mengarah pada terorisme, sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban negara terhadap hak asasi manusia dalam rangka memelihara stabilitas keamanan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. "Jika tujuannya memang untuk membangun stabilitas keamanan nasional, maka tentu harus di dukung. Akan tetapi proses implimentasinya harus jelas sehingga tindak tumpang tindih. Yang pasti, segala jenis bentuk terorisme harus di berantas, baik yang konventional maupun non-konventional. Maka dibutuhkan deteksi dini,” sambung Azis Syamsuddin. Menyikapi bentuk pembinaan yang di akan di lakukan okeh Kepolisian dan BNPT, Politisi asal Partai Golkar ini mendesak agar metode pelatihan dan penerimaan dapat segera di sosialisasikan dengan memperjelas hak dan kewajiban para peserta. "Metodenya harus jelas, apa yang di latih? kenapa? untuk apa? hak dan kewajibanya terhadap program ini juga harus terstruktur dengan baik. Prinsip, jika mekanisme penerimaan dan pelatihan berjalan dengan baik, semoga program ini dapat bermanfaat dalam upaya pembrantasan terorisme di tanah air," jelasnya. Azis mengharapkan program tersebut dapat berkontribusi terhadap pembangunan karakter masyarakat dan menekan berkembangnya radikalisme tanpa tumbang tindih dengan wewenang kepolisian. "Yang terpenting jangan ada tumpang tindih terhadap wewenang kepolisian, agar tidak menjadi proses main hakim sendiri kelak dalam kehidupan bermasyarakat. DPR akan mempelajari Perpres ini secara lebih mendalam serta melakukan pengawasan sesuai mekanisme yang ada,” tutup Azis Syamsuddin. (tim/az)